Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Sosial (ORSOS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas termasuk PERTUNI Provinsi DKI Jakarta. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas dan badan usaha dinilai dapat mengatasi permasalahan penyandang disabilitas.

Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) menggelar Musyawarah Daerah VII DPD PERTUNI Tahun 2021. Musda tersebut bertujuan mewujudkan visi misi PERTUNI yakni membangun kesadaran publik mengenai hakikat ketunanetraan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat serta bersikap positif dan supportif terhadap para tunanetra.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Sosial (ORSOS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas termasuk PERTUNI Provinsi DKI Jakarta. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas dan badan usaha dinilai dapat mengatasi permasalahan penyandang disabilitas.

"Saat ini, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan ORSOS dan LKS penyandang disabilitas dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya pemberian alat bantu fisik seperti kursi roda, hearing aid, dan lainnya, serta kegiatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, dilakukan juga pelatihan keterampilan tata boga dan design grafis, penyaluran tenaga kerja dan asesmen aksesibilitas wahana di Dunia Fantasi bagi penyandang disabilitas," ujar Kadis Premi, saat membuka kegiatan tersebut, Jumat (25/9).

Ia pun mengajak seluruh masyarakat agar memberikan kontribusi dan meningkatkan perannya. Sehingga penyandang disabilitas mempunyai kesempatan mengembangkan potensi dirinya. Kepada PERTUNI, ia berharap dapat menjalankan organisasinya sesuai dengan program yang telah dirancang.

"Dalam menjalankan organisasi, PERTUNI harus mampu mengaplikasikan filosofi sapu lidi, karena dengan kebersamaan apa yang telah diprogramkan untuk dikerjakan akan lebih mudah dan berhasil. Begitu juga dalam menjalankan roda organisasi harus bisa secara bersama. Oleh karena itu, Musyawarah Daerah (Musda) harus terlaksana guna menghasilkan program kerja ke depan, sekaligus mengkaji program apa yang sudah dikerjakan sebelumnya," sambungnya.

Posted in Berita on 25 Sep, 2021