Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusdatin Jamsos, Rani Nurani, usai kunjungan kerjanya ke Pusdatinkesos Kementerian Sosial RI. Kunjungannya tersebut diterima langsung oleh Koordinator Desiminasi Data, Bambang Krido Wibowo pada Rabu (29/6).

"Kunjungan ini dimaksudkan untuk berkoordinasi terkait permasalahan dalam pengelolaan DTKS. Hal ini mengingat, masih dilakukannya pembenahan layanan penyediaan DTKS Kemensos RI, yang akan berjalan kembali pada Agustus 2022," ujarnya.

Ke depan, Kemensos RI akan lebih bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pemutahiran data penerima bantuan sosial melalui Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS- NG).

Selain itu, Pemerintah Daerah juga diberikan fasilitas untuk mengusulkan DTKS serta penerima bantuan sosial seperti PBI, PKH dan bantuan sosial lainnya. Pengusulan tersebut dapat dilakukan oleh user SIKS-NG Kelurahan,yang kemudian dapat divalidasi oleh User suku dinas Sosial tingkat kota dan selanjutnya dilengkapi dengan surat pengesahan oleh Bupati/Walikota. Pusdatinkesos siap memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada jajaran lurah , kota/kabupaten dan para petugas pendamsos terhadap akses pada SIKS-NG.

Pada hari yang sama, kunjungan kerja juga dilanjutkan ke UPT Jakarta Smart City yang diterima langsung oleh Kepala Satuan Pelaksana Pengembangan Sistem, Rama Gusta.

"Dalam hal ini Pusdatin Jamsos melakukan koordinasi terkait dengan Master Data Manajemen (MDM), integrasi data, konsultasi terkait dengan pengadaan tenaga ahli IT serta koordinasi terkait integrasi sistem Jakpreneur dengan aplikasi Siladu," imbuhnya.

Posted in Berita on 29 Jun, 2022