Dinsos DKI Gelar Forum Diskusi, Bahas Pentepatan Data Bantuan Sosial

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas pentepatan data bantuan sosial melalui Sistem Informasi Pendataan Geospasial Masyarakat Sejahtera (SiPending Emas) pada Selasa (22/10/2024).

FGD ini diisi diskusi panel dengan materi Transformasi Digital dalam ‘Pengelolaan Data Sosial’ serta ‘Pengelolaan dan Penggunaan Data dalam Pembangunan'.

Adapun narasumber yang hadir yakni dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, serta diikuti oleh 50 peserta terdiri dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Baznas Bazis DKI Jakarta, Forum CSR Indonesia, Forum CSR DKI Jakarta, serta beberapa perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendiskusikan pandangan serta mendapatkan wawasan dari peserta terkait isu pentepatan data sasaran penerima bantuan sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis geospasial dalam penanganan kemiskinan.

Ia juga menyampaikan, forum diskusi ini untuk mendukung perencanaan serta implementasi Sipending Emas dalam menyelaraskan manajemen kesejahteraan sosial Jakarta dengan upaya digitalisasi nasional dan meningkatkan kolaborasi antar sektor Pemerintah dan pemangku kepentingan yang dapat menjamin keberlanjutan sistem kesejahteraan sosial berbasis geospasial.

“ Tujuan lainnya yakni mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pemeliharaan dan pembaharuan data geospasial untuk pengentasan kemiskinan dan menyamakan persepsi integrasi teknologi geospasial dalam peningkatan akurasi data kesejahteraan sosial khususnya DTKS dan data penerima bantuan sosial, ” ungkap Premi.

Untuk diketahui, saat ini pendataan dan pemanfaatan DTKS belum berbasis geospasial, sehingga masih ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan alamat domisili yang tidak sesuai dengan alamat di KTP. Teknologi geospasial memungkinkan pengelolaan data berbasis lokasi, sehingga setiap penerima bansos dapat dipetakan secara rinci sesuai dengan tempat tinggal mereka. Data geospasial dapat diakses secara real-time oleh berbagai Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga mempermudah koordinasi lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta.

Plh. Kasubdit Sosial dan Budaya, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Jodi Frency, menilai SiPending Emas merupakan bagian dari transformasi tata kelola Pemerintahan berbasis digital.

" Sistem ini selaras dengan upaya Kemendagri dalam memperkuat koordinasi dan transparansi antara pusat dan daerah. Kami percaya, sistem ini akan berperan penting dalam mempercepat pelayanan sosial yang akurat dan inklusif di wilayah DKI Jakarta, " ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Plt Pusdatin Kesos Kemensos RI, Gandhi Wijaya Cahyo Prajanto, saat menyampaikan gagasannya.

" Inisiatif yang digagas Dinsos DKI ini merupakan langkah penting dalam memastikan akurasi data kesejahteraan sosial dan efektivitas penyaluran bantuan di DKI Jakarta. Sebagai pengelola data DTKS nasional, kehadiran SiPending Emas dapat mendorong penerima manfaat mendapatkan haknya tepat waktu dan sesuai sasaran. Kolaborasi ini juga menjadi model penting bagi tata kelola bansos di daerah lain, " paparnya.

Sebagai informasi, SiPending Emas merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang nantinya akan terintegrasi secara API dengan Portal Jakarta Satu milik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, sehingga kedepan DTKS dan data penerima bantuan sosial dapat tersajikan secara geospasial dan realtime.

Sistem ini dapat menampilkan titik lokasi warga miskin dan penerima bantuan sosial yang diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan verifikasi ke lapangan dan pemetaan warga miskin yang akan dimanfaatkan oleh Instansi untuk program penanganan kemiskinan.

Proyek SiPending Emas ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaharui dan mengintegrasikan DTKS, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dengan memanfaatkan teknologi geospasial, SiPending Emas diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas penanganan masalah kemiskinan di DKI Jakarta.